1. Laporan Tahunan Kementerian BUMN
2. Skor Indeks Survei Kepuasan Masyarakat
3. Statistik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
4. Laporan Pelayanan Informasi Publik
5. Alur pengaduan masyarakat terkait permasalahan di BUMN
6. Demografi Pegawai
7. Proses Pengadaan Pegawai dan Pengumuman Kelulusan
8. Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Pengumuman Kelulusan
9. Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA)
10. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian BUMN
11. Daftar PPID BUMN
12. Pidato/Sambutan Menteri
13. Profil pejabat yang terdiri atas nama, sejarah karir atau posisi sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
14. Daftar Pegawai Penerima Penghargaan dan Tanda Jasa
15. Daftar Pegawai Pensiun
16. Daftar Pegawai Pindah
17. Daftar Pegawai Meninggal Dunia
18. Daftar Pegawai Non PNS
19. Daftar Pegawai Magang BUMN, Mahasiswa Magang dan Pelajar Magang
20. Daftar Pegawai alih status
1. Naskah dinas antar badan publik atau internal badan publik yang menurut sifat dan/atau substansinya dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan dikecualikan

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b, e, h dan i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya
2. Bahan dan Hasil Dokumentasi Audiensi/rapat terkait permasalahan yang putusannya belum berkekuatan tetap, serta kebijakan yang telah ditetapkan tetapi belum dilaksanakan (Foto, Rekaman Video dan Suara)

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
a. Pasal 17 huruf b, e, h dan i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya b. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/03/2018 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
3. Bahan dan Hasil Dokumentasi Audiensi/rapat terkait selain pembahasan aksi korporasi

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
a. Pasal 17 huruf b, e, h dan i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 beserta penjelasannya b. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan c. Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/10/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/03/2018 tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Surat permohonan, keterangan Presiden dan kesimpulan dalam judicial review terkait permasalahan yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya
5. Jawaban, surat gugatan, replik dan/atau duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori, kontra memori, dan putusan dalam gugatan perdata/TUN/niaga/agama/pajak yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf e dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya
6. Lembar Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b, e, h dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya
7. Daftar Informasi Dikecualikan Kementerian BUMN

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b, e, h dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya
8. Pendapat hukum/kajian hukum berupa surat/nota dinas beserta dokumen pendukungnya yang bersifat rahasia yang disampaikan kepada pimpinan, intra dan/atau antar Badan Publik, terkait permasalahan yang putusannya belum berkekuatan tetap, serta kebijakan yang telah ditetapkan tetapi belum dilaksanakan

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b, e, h dan huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta penjelasannya
9. Proses pemeriksaan dan berita acara pemberian keterangan

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Renstra Eselon I

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik