1. Laporan Tahunan Kementerian BUMN
2. Skor Indeks Survei Kepuasan Masyarakat
3. Statistik Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
4. Laporan Pelayanan Informasi Publik
5. Alur pengaduan masyarakat terkait permasalahan di BUMN
6. Demografi Pegawai
7. Proses Pengadaan Pegawai dan Pengumuman Kelulusan
8. Proses Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Pengumuman Kelulusan
9. Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA)
10. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian BUMN
1. Berita / Artikel
2. Siaran Pers
3. Foto / Video Kegiatan yang terbuka untuk publik
4. Mekanisme Permohonan Informasi Publik
5. Laporan Penerimaan Unjuk Rasa yang sifatnya tidak rahasia
6. Video profil Kementerian BUMN
7. Nota Kesepahaman antar K/L yang menurut sifatnya tidak rahasia
8. Daftar Informasi Publik
9. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik
10. Agenda kerja pimpinan Satuan Kerja
Informasi Percepatan Penanganan Covid19
11. Renstra Eselon II

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12. Penetapan Kinerja (PK) Menteri BUMN

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13. PK Eselon I

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
14. PK Eselon II

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
15. LKIP Eselon II

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
16. Standar Operasional Prosedur

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
17. Evaluasi Jabatan

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
18. Analisis Beban Kerja (ABK)

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
19. Peta Jabatan

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
20. Usulan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai ABK

Merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Dasar Hukum :
Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik