Sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian BUMN mengacu pada Peraturan Menteri BUMNNomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/10/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2014 tanggal 30Juni 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian BUMN, yang di dalamnya mencakup ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik Kementerian BUMN serta penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian BUMN.
        Pemenuhan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian BUMN juga mengacu pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor KEP-01/PPID.KBUMN/12/2018tanggal 3 Desember 2018 tentang Daftar Informasi Publik dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian BUMN serta Keputusan PPID Nomor KEP-02/PPID.KBUMN/12/2018 Tanggal 21 Desember 2018 dan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam rangka penilaian implementasi keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2019, PPID Kementerian BUMN mendapat nilai skor 84.86 dengan kategori Keterbukaan Badan Publik “Menuju Informatif”. Tentunya hal ini semakin memacu PPID Kementerian BUMN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Selain menerima permohonan secara langsung, PPID Kementerian BUMN juga melayani permohonan informasi yang disampaikan secara tidak langsung, diantaranya melalui surat elektronik melalui alamat ppid@bumn.go.id serta melalui portal PPID Kementerian BUMN.